Oleh: Ust. Adib Khoironi

PROLOG

Setelah sebelumnya Syaikh Ali Bin Ahmad Bin Said Basobirin menceritakan sekilas tentang proses tersusunnya kitab ‘Ismidul Ainain’ dan menjelaskan beberapa istilah dan rumus yang ada di dalamnya, kali ini beliau menjelaskan perihal runtutan berfatwa dalam madzhab Syafi’i.

Ketika dalam suatu masalah para ulama Syafi’iyah tidak ada yang men-tarjih salah satu pendapat, maka urutan pendapat ulama’ yang digunakan sebagai berikut :

  1. Pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. Apabila kedua ulama’ ini berbeda pendapat maka yang didahulukan adalah pendapatnya Imam

Adapun kitab Imam Nawawi yang didahulukan yaitu: kitab At-Tahqiq, Majmu’, Tanqih, Raudhoh, Minhaj, Fatawa, Syarah Muslim, Tashih Tanbih lalu An-Nuktah yang menjadi karangan pertamanya.

 

Apabila dalam kitab-kitab Imam Nawawi sendiri ada perbedaan pendapat, maka apa yang ada pada kebanyakan kitabnya itulah yang didahulukan. Kemudian mendahulukan pendapat yang dijelaskan dalam babnya dari pada pendapat yang dijelaskan tidak pada babnya.

 

Ketentuanini selama ulama’ setelahnya tidak sepakat bahwa pendapat yang beliau berdua sampaikan merupakan pendapat yang salah.

 

Syaikh Ali mengutip penjelasan Syaikh Al Kurdi dalam kitabnya Fawaid Al-madaniyyah, bahwa salah satu contoh pendapatnya Imam Nawawi yang dianggap salah yaitu pendapat yang beliau jelaskan dalam kitab Syarah Muslim, yaitu ketika ada dua orang kafir harbi yang berada didua Negara berbeda yang saling berperang, maka kedua orang tersebut tidak bisa saling mewaris. Menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli pendapat ini merupakan pendapat  yang salah, begitu juga menurut Syaikh Al-Islam Zakariya Al-Ansori.

 

  1. Pendapat yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Jika dua ulama’ ini berbeda pendapat maka bole hmemilih salah satunya. Orang-orang Mesir lebih memilih pendapatnya Imam Ar-Ramli. Sedangkan orang-orang Hadromaut Yaman, Syam dan sebagian Hijaz lebih memilih pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.

Adapun urutan kitab-kitab Ibnu Hajar yaitu: Tuhfah Al-Muhtaj, Fath Al-Jawad, Al Imdad, Syarh Ibnu Hajar (Al-Manhaj Al-Qowim), Fatawi Ibnu Hajar, dan Syarh Al-Ubab secara berurutan.

 

Menurut Syaikh Ali, Syaikh Al Kurdi juga menjelaskan bahwa kitab Fath Al-Jawad dan Al-Imdad termasuk kitab yang menjadi rujukan dalam berfatwa karena kebanyakan pendapat didalamnya sesuai dengan pendapat Imam Ar-Ramli.

Adapun kitab Imam Ar-Ramli yang mu'tamad  ialah: Nihayah Al-Muhtaj.

  1. Pendapatnya Syaikh Al Islam Zakariya Al Ansori, yang ada dalam kitab Syarh Bahjah As-Shoghir (Al-Ghuror Al-Bahiyah) dan Al-Manhaj, karena isi dari kitab ini tidak keluar dari keterangannya kitab Tuhfah Al-Muhtaj dan Nihayah Al-Muhtaj’, kecuali dalam permasalahan faskh nikah, yaitu ketika suami menghilang dan tidak ada kabarya, dalam kitab tersebut, yang dianggap rajih adalah pendapat yang membolehkan faskh nikah bagi istri.

 

  1. Pendapat dari para ulama yang memberikan hasyiyah pada beberapa kitab Syar Al-Minhaj. Hal ini dikarenakan kebanyakan pendapat yang ada di dalamnya sesuai dengan pendapat Imam Ar-Ramli. Oleh karenanya, memfatwakan pemikirian para Muhassyi merupakan hal otoritatif bagi ulama setelahnya.

 

Para ulama (Muhassyi) ini antara lain, Al Zayadi, lalu Syaikh Ibnu Qosim Al Ubbadi, Syaikh Umairoh, secara berurutan. Kemudian para Muhassyi yang lain. Sedangkan dalam kitab Al-khulasoh As-Syafiyah, urutannya setelah Syaikh Al-Islam Zakariya Al Ansori adalah Syaikh Khotib As Syirbini, Al-Zayadi, Syaikh Ibnu Qosim Al Abbadi, Syaikh Umairoh, Syaikh Ali Bin Ali Syibramilisi, Ali Bin Ibrahim (Nuruddin Al Halabi), Muhammad Bin Ahmad As Syaubari, dan terakhir Syaikh Muhammad Bin Daud Al Annani.

 

Ketika pendapat dari ulama’-ulama’ ini tidak sama dengan pendapat Imam Ibnu Hajar atau Imam Ar-Ramli maka tidak digunakan, begitu juga ketika tidak sesuai dengan Ushul Al-Mazhab, seperti pendapatnya Al-Qulyubi yang mengatakan bahwa apabila ada sebuah batu besar yang dipindahkan dari tanah Arafah ke tanah yang lain, maka bagi seseorang boleh wukuf diatasnya. Pendapat ini refrensinya diambilkan dari keterangannya  Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarh Al-Ubab. Redaksinya sebagai berikut: "apabila ada seseorang yang membawa tanah dari tanah haram (tanah suci) ke tanah halal (di luar tanah suci) atau sebaliknya, lalu ia menanaminya, maka manakah yang dianggap, tanahnya atau tempatnya? ini perlu dicermati. Adapun yang aujah dari pendapatnya Al Zarkasyi yaitu yang kedua (tempatnya), karena secara hakikat yang ditanami adalah tempatnya tidak tanahnya. Namun, seandainya tanah tersebut banyak dan akar tanaman tidak melewati kadar tanah tersebut maka yang dianggap adalah tanahnya, tidak tempatnya".

 

Dari keterangan di atas, Imam Al Kurdi menjelaskan bahwa: “apabila ada biji yang berasal dari tanah haram lalu ditanam pada tanah halal, maka hukumnya wajib untuk dipindahkan ke tanah haram. Sebaliknya, apabila biji tersebut ditanam pada tanah haram yang telah dipindah ke tanah halal, maka penanaman tersebut tidak berdosa, meskipun pemindahan tanahnya tetap berdosa. Maka demikian juga hukum dalam memindah batu dari Arafah. Akan tetapi, Syaikhina berpendapat, bahwa wuquf di atas batu yang dipindahkan dari tanah Arafah itu tidak sah. Oleh karena itu, kesamaan tanah Haram dan tanah Arafah itu tidak secara keseluruhan.”

 

Dari keterangan Imam Al Kurdi ini, Syaikh Ali Bin Ahmad Bin Said Basobirin berasumsi bahwa, ada perbedaan mendasar antara kesucian Tanah Haram dan Tanah Arafah. Pada Tanah Haram, yang dimuliakan adalah dzatiyah-nya, tanah itu sendiri, sehingga di manapun tanah itu berada, walaupun berupa potongan atau sudah dipindahkan, tanah itu tetap suci dan mulia. Lain halnya dengan Tanah Arafah. Maka syarat sah wuquf di tanah Arafah adalah berada pada sekitar tempat berjumpanya Adam dan Hawa. Kesuciannya tidak melebihi tanah halal yanglain. Jadi, kemuliaan tanah Arafah tidak terletak pada dzat-nya, tapi karena menjadi tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, hukum yang ada pada tanah Arafah tidak melekat pada komponen-komponennya yang telah terpisah.

 

Pengajian Ramadhan 1441 H. di PP. Fadllul Wahid Ngangkruk, Bandungsari, Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah

Diampu oleh: KH. Habibul Huda Bin Najid